DPRD Kotim Dorong Kebijakan Adaptif Antisipasi Bencana Berbasis Data BMKG

II Muhammad Kurniawan Anwar menegaskan informasi cuaca tidak boleh berhenti sebagai laporan, melainkan harus diterjemahkan menjadi kesiapan lapangan untuk melindungi warga. Ia juga mengingatkan perubahan iklim berdampak pada ketersediaan air, pertanian, kesehatan, hingga kebakaran hutan dan lahan. ISI:

DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan adaptif berbasis data dan analisis cuaca BMKG. Langkah ini untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

"Data BMKG ini jangan berhenti sebagai informasi cuaca. Harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan kesiapan lapangan, karena yang kita lindungi adalah masyarakat," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Jumat.

Kurniawan menjelaskan, informasi cuaca krusial bagi pemerintah daerah. Dampak perubahan cuaca tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan air, pertanian, kesehatan masyarakat, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasarkan pemaparan BMKG, El Nino pada 2026 berada pada intensitas sangat kuat dan diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Puncak musim kemarau di Kalimantan Tengah diprediksi