PEKANBARU — Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyebut luas lahan terdampak karhutla di Riau mencapai 16.545 hektare saat memaparkan data pada upacara kenaikan pangkat personel di Mapolda Riau, Rabu, 2 September 2026. Angka itu juga ia unggah melalui akun media sosial pribadinya. Data akumulasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Riau melalui BPBDPK mencatat luas lahan terbakar mencapai 18.582,90 hektare.
Aritmetika sederhananya begini. Jika data BPBDPK dijadikan pembanding, luas terdampak yang disebut Kapolda lebih rendah 2.037,90 hektare. Selisih tersebut bukan angka yang bisa dianggap kecil, karena sama dengan sekitar 2.000 lapangan sepak bola.
Dua Laporan Berbeda di Depan Presiden
Perbedaan pendapat soal tren karhutla Riau 2026 juga terjadi di level pimpinan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau M Edy Afrizal melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Agustus 2026, bahwa kondisi karhutla justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengaitkan hal itu dengan El Nino yang kuat.
"Untuk kondisi di Riau memang di tahun 2026 terjadi peningkatan. Ini dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2025 ada peningkatan karhutla," ujar Edy saat menyampaikan laporan kepada Prabowo.
Laporan itu disampaikan saat Presiden mengunjungi Riau untuk melihat langsung penanganan karhutla. Namun dua hari sebelumnya, Sabtu, 22 Agustus 2026, Kapolda Herry meninjau lokasi kebakaran di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Di kesempatan itu ia menilai kondisi karhutla secara umum menurun.
"Secara umum kondisi Karhutla di Riau mengalami penurunan. Namun masih terdapat satu lokasi yang menjadi perhatian, yakni kebakaran di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan," ujar Herry.
Kebakaran Gambut di Kerumutan Sulit Dipadamkan
Klaim penurunan yang disampaikan Kapolda tetap mengakui adanya titik rawan. Kebakaran di Desa Kerumutan, Pelalawan, disebut sudah berlangsung lebih dari tiga pekan. Herry menyebut luas areal yang terbakar sekitar 280 hektare.
"Di Kerumutan itu ada 280 sekian hektare yang terbakar dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, dibantu oleh Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan semua stakeholder terkait," jelasnya.
Karakteristik tanah gambut menjadi kendala utama. Api tidak hanya membakar permukaan, tetapi menjalar ke bawah tanah sehingga berpotensi menyala lagi setelah terlihat padam. Penanganan kawasan gambut butuh pendinginan dan pemantauan terus-menerus, termasuk lewat operasi udara.
Pertanyaan yang Belum Terjawab: Mengapa Angka Beda?
Belum ada penjelasan resmi dari Kapolda maupun BPBDPK soal penyebab selisih angka 2.037,90 hektare itu. Perbedaan bisa terjadi karena banyak hal: periode akumulasi data, metode pemantauan titik panas, hingga pembaruan informasi lapangan. Namun tanpa kesamaan standar, publik kesulitan menilai kondisi karhutla yang sebenarnya.
Kedua institusi selama ini menjadi rujukan utama warga saat bencana asap datang. Data yang selisih ribuan hektare berpotensi memicu kebingungan di tengah warga yang hendak mengungsi atau mengamankan lahan. Sinkronisasi data antara Polda Riau dan BPBDPK Riau tampaknya menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.
Situasi ini juga menjadi catatan bagi pemerintah pusat. Apabila dua lembaga di daerah tidak satu suara dalam melaporkan kondisi darurat, keputusan soal bantuan logistik hingga modifikasi cuaca bisa meleset dari kebutuhan lapangan.
