PALU — Ancaman karhutla di Sulawesi Tengah kian serius. Data Dinas Kehutanan mencatat sedikitnya 3.138 hektare kawasan hutan (KH) dan Areal Penggunaan Lain (APL) telah terbakar. Situasi diperparah dengan terpantaunya sekitar 9.100 hotspot atau titik panas melalui aplikasi Sipongi, sistem peringatan dini Kementerian Kehutanan.
Instruksi Gubernur: 2.000 Desa Bergerak Serentak
Gubernur Sulteng Anwar Hafid tidak tinggal diam. Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, Senin (31/8), ia memerintahkan seluruh bupati dan wali kota untuk menggerakkan kepala desa ikut terjun dalam sosialisasi pencegahan.
"Kalau serentak seluruh desa, sekitar 2.000 desa di Sulawesi Tengah satu hari melakukan sosialisasi, apakah itu melalui tokoh-tokoh masyarakat di desa atau berkumpul di balai desa, sehingga upaya ini benar-benar masif," kata Anwar Hafid.
Kepala desa dinilai menjadi ujung tombak edukasi karena bersentuhan langsung dengan warga dalam berbagai pertemuan tingkat desa.
Satgas dan Relawan: Garis Depan Penanggulangan
Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Susanto Wibowo menyebut pihaknya mengerahkan seluruh sumber daya manusia untuk langkah pencegahan bersama para pihak. Di tingkat KPH, telah dibentuk kelompok sukarelawan yang dilatih dan diberdayakan membantu pencegahan maupun penanggulangan karhutla.
Dalam penanganan, pemerintah daerah memiliki dua satuan tugas (satgas). Satu berada di bawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk operasional di daerah, satunya lagi dikoordinasikan Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) sebagai koordinator wilayah.
Larangan Membuka Lahan dengan Cara Dibakar
Susanto mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kebiasaan tersebut sangat berpotensi memicu kebakaran luas, terlebih Sulteng saat ini sedang mengalami peningkatan suhu panas akibat dampak perubahan iklim El Nino.
87 Kejadian Karhutla Sepanjang 2026
Data BPBD Sulteng per 28 Agustus 2026 mencatat sudah ada 87 kejadian karhutla dan 15 kejadian kekeringan di sejumlah wilayah provinsi tersebut. Angka ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk mempercepat langkah mitigasi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
