JAKARTA — Percepatan perizinan menjadi kunci pemerintah dalam merespons darurat karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan seluruh izin telah rampung diberikan kepada 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC) yang mendatangkan armada dari Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru, Laos, Vietnam, dan Kanada.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan langkah ini merupakan bagian dari dukungan penuh terhadap prioritas nasional penanggulangan bencana asap. Ia menyebut operasi pemadaman dari udara harus segera berjalan karena kondisi darurat tidak bisa menunggu ketersediaan alutsista dalam negeri.
Mengapa Pesawat Asing Didatangkan?
Kebutuhan sarana pemadaman tambahan muncul karena peralatan udara yang dimiliki Indonesia belum tersedia sepenuhnya. Padahal, sebaran titik api di Kalimantan membutuhkan jangkauan luas dan mobilitas tinggi untuk pemadaman efektif dari udara.
“Pada intinya kita akan selalu mendukung apa yang menjadi prioritas. Seperti penanganan kebakaran ini kan menjadi prioritas utama pada saat ini. Dalam jangka pendek ini juga harus segera dipadamkan,” kata Dudy usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.
Seluruh armada didatangkan langsung oleh BNPB dan digunakan untuk kegiatan pemadaman di lokasi terdampak. Pemerintah pusat memberikan dukungan operasional penuh, sementara Kementerian Perhubungan berfokus pada aspek regulasi dan pengawasan keselamatan penerbangan.
Helikopter Jadi Andalan Utama
Mayoritas pesawat asing yang dikerahkan merupakan helikopter karena dinilai lebih efektif menjangkau titik api di area yang sulit dilalui armada sayap tetap. Kemampuan manuver dan ketepatan membuang air dari ketinggian menjadi pertimbangan utama dalam operasi darat-udara.
“Oh ya pesawat-pesawat tersebut sudah beroperasi untuk menangani karhutla. Itu kan sudah kita berikan izin semua. Tadi kan ada sekitar 35 pesawat,” ujar Menhub.
Daftar Operator dan Negara Asal
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa merinci penerbitan izin tersebut meliputi Ersa Eastern Aviation, Genesa Dirgantara, Falcon Patriot Utama, Pegasus Air Service, Whitesky Aviation, Smart Cakrawala Aviation, Elang Nusantara Air, Intan Angkasa Air Service, Volta Pasifik Aviasi, Dabi Air Nusantara, dan Derazona Air Service.
Selain memfasilitasi perizinan, Kementerian Perhubungan turut melakukan pengawasan ketat terhadap aspek keselamatan penerbangan selama armada asing beroperasi di wilayah udara Indonesia. Hal ini memastikan operasi pemadaman tidak mengganggu lalu lintas penerbangan sipil yang ada.
