LINKARFAKTA.COM — Pertumbuhan utang digital yang melaju kencang menimbulkan tanda tanya besar: apakah ini buah dari meluasnya inklusi keuangan, atau justru alarm menurunnya daya beli masyarakat? Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut kedua faktor itu berjalan beriringan. "Saya melihat unsur inklusi dan unsur tekanan daya beli berjalan bersamaan, dan tugas regulator adalah memisahkan keduanya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/9).
Data OJK menunjukkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan pergadaian melesat 50,73 persen secara year-on-year (yoy). Adapun buy now pay later (BNPL) dari perusahaan pembiayaan tumbuh 54,65 persen dan paylater perbankan meningkat 31,22 persen. Pinjaman online tercatat tumbuh 24,76 persen pada periode yang sama.
Utang Tumbuh, tapi Upah Stagnan?
Josua menjelaskan, daya tarik pembiayaan digital terletak pada aksesnya yang cepat, nominal kecil, tanpa agunan, dan langsung tersedia saat transaksi. Model ini dinilai relevan bagi 87,88 juta pekerja atau 59,3 persen penduduk yang bekerja di sektor informal, yang kerap kesulitan memenuhi syarat administrasi bank.
Namun, ia menyoroti kesenjangan antara pertumbuhan utang dan kemampuan bayar. Rata-rata upah buruh Mei 2026 hanya sekitar Rp3,39 juta per bulan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah buruh meningkat 3,08 persen antara Februari dan Mei 2026, tetapi kenaikannya tidak merata.
Bahkan, sektor kesehatan, pertanian, dan konstruksi justru mencatat penurunan upah. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga pada kuartal II tumbuh 5,06 persen. "Jadi, indikasinya mengarah pada utang yang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan pendapatan," tegas Josua.
Indikasi "Gali Lubang Tutup Lubang" Mulai Terlihat
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengendus adanya indikasi praktik refinancing, yakni peminjam mengambil utang baru di platform lain untuk melunasi cicilan lama. Meski data agregat belum cukup untuk menyimpulkan pola dominan, risiko tersebut dinilai nyata. "Risiko itu meningkat ketika satu konsumen memiliki banyak fasilitas berjangka pendek dari beberapa platform, sebab jatuh tempo dapat menumpuk sebelum pendapatan berikutnya diterima," ujarnya.
Data menunjukkan rasio gagal bayar pinjol lebih dari 90 hari (TWP90) mencapai 4,32 persen pada Juli, sedikit memburuk dari 4,26 persen pada Juni. Sementara itu, Non-Performing Financing (NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan berada di level 3,09 persen. Josua menambahkan, tingkat gagal bayar ini belum menunjukkan krisis, tetapi arahnya patut diwaspadai karena terjadi di tengah pertumbuhan pembiayaan yang masih tinggi. "Kalau pembiayaan baru dipakai untuk membayar cicilan lama, risiko kredit membesar melalui akumulasi bunga dan denda keterlambatan," kata Syafruddin.
Pencegahan Kredit Macet Dimulai dari Uji Kelayakan
Syafruddin menekankan, pencegahan gagal bayar harus dimulai sebelum kredit disetujui. Ia mendorong adanya uji kelayakan finansial atau affordability test lintas lembaga yang terintegrasi. "Integrasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan data lintas platform menjadi kunci untuk mendeteksi pola tersebut sejak dini," jelasnya.
Menurutnya, setiap penyedia jasa keuangan wajib melihat total kewajiban calon debitur melalui SLIK dan menghitung rasio cicilan terhadap pendapatan yang terverifikasi. Batas kredit pun sebaiknya meningkat bertahap berdasarkan rekam pembayaran, bukan didorong promosi. Pemberi pinjaman juga perlu menampilkan total biaya dalam rupiah, tenor, denda, dan simulasi beban cicilan sebelum konsumen menyetujui perjanjian. Untuk debitur yang mulai tertekan, restrukturisasi dini dinilai lebih efektif daripada mendorong rollover berulang.
