LINKARFAKTA.COM — Desil menjadi dasar pemerintah menentukan urutan prioritas penerima bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Sistem ini menempatkan rumah tangga dalam urutan berdasarkan kondisi sosial ekonominya, dari yang paling membutuhkan hingga yang lebih mampu.
Dasar pemikirannya sederhana: jumlah masyarakat yang butuh bantuan lebih besar daripada kapasitas program. Karena itu, pemerintah perlu alat untuk memilih siapa yang didahulukan.
Apa Itu Desil dan Kenapa Dipakai
Desil adalah pemeringkatan rumah tangga berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Kelompok dengan kondisi paling membutuhkan ditempatkan pada prioritas lebih tinggi sesuai sasaran dan kuota program.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos, Andy Kurniawan, menjelaskan pendekatan ini dipakai karena program perlindungan sosial bersifat targeted atau menyasar kelompok tertentu.
"Ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan lebih besar daripada kapasitas program, pemerintah perlu menentukan prioritas. Caranya bagaimana? Kita ranking mulai dari yang paling tidak mampu. Itulah sebenarnya fungsi desil," jelas Andy, dikutip dari disway.id, Minggu (13/9/2026).
Andy menegaskan desil bukan label permanen. Angka ini merupakan pemeringkatan relatif yang dapat berubah mengikuti data dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Desil Bukan Satu-satunya Penentu Ketepatan Sasaran
Ketepatan sasaran bantuan tidak hanya bergantung pada peringkat desil. Kualitas data yang dipakai jadi faktor penentu lain yang tak kalah penting.
Andy menyebut salah satu sumber persoalan adalah masih adanya penduduk yang belum tercakup dalam basis data. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya biasanya mencakup sekitar 43 persen populasi.
Kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi belum tercatat dalam data.
"Kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data. Dari situ saja sudah bisa dipastikan ada potensi exclusion error," ujarnya.
Artinya bagi Warga yang Merasa Berhak
Bagi warga miskin yang belum menerima bansos, penyebabnya bisa dua hal: peringkat desil yang belum masuk prioritas, atau nama yang belum terdaftar di DTKS. Dua hal ini punya jalur penanganan berbeda.
Jika merasa memenuhi kriteria tapi belum tercatat, langkah pertama adalah memastikan status terdaftar di DTKS melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Usulan data baru umumnya melalui musyawarah desa/kelurahan sebelum diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten/kota.
Informasi lengkap soal prosedur pendaftaran DTKS dan pengecekan status penerima dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sosial serta Dinas Sosial setempat.
Waspadai Oknum yang Menjanjikan Bantuan
Proses pemutakhiran data DTKS tidak dipungut biaya. Warga perlu waspada terhadap oknum yang mengaku bisa memasukkan nama ke daftar penerima bansos dengan imbalan uang.
Pengaduan terkait penyaluran bansos dapat disampaikan ke kanal resmi Kemensos, termasuk melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dan layanan pengaduan yang tersedia di Dinas Sosial daerah.
