LINKARFAKTA.COM — Dari pegawai yang telah menjalani pemeriksaan, lebih dari 70% mengakui pernah terlibat judi online dengan tingkat keterlibatan yang bervariasi. Gus Ipul menyebut sebagian pegawai sudah kecanduan, sebagian lain hanya iseng, dan ada pula yang mengaku perangkatnya digunakan oleh keluarga.
Sanksi Berjenjang dari Teguran hingga Pemecatan
Kemensos menyiapkan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran. Untuk kategori ringan, sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Pelanggaran sedang dapat berujung pada penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, atau penurunan pangkat selama satu tahun.
Pelanggaran berat diancam dengan penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai PNS. "Saya ingin memberikan perhatian serius terhadap munculnya indikasi keterlibatan pegawai dalam judi online. Saya minta seluruh jajaran menjauhi praktik ini, jangan sekali-kali mencoba apalagi sampai terjerat," kata Gus Ipul dalam rilis, Selasa (8/9/2026).
Sebaran Pegawai di Berbagai Unit Kerja
Pegawai yang terindikasi judi online tersebar di sejumlah unit kerja. Data Kemensos mencatat 124 orang berada di Sekretariat Jenderal, 191 orang di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan 179 orang di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Sebanyak tiga orang berasal dari Inspektorat Jenderal, dan sisanya dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).
Mayoritas pegawai dari Linjamsos yang terindikasi berada di daerah dengan status PPPK maupun pendamping sosial. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos saat ini melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap seluruh data yang diterima dari PPATK.
Integritas Pengelola Bantuan Sosial Dipertanyakan
Gus Ipul menegaskan ASN Kemensos harus menjadi contoh dalam menjaga integritas. Tugas mereka mengelola program dan anggaran yang ditujukan untuk masyarakat membutuhkan, termasuk penyaluran bantuan sosial. "Judi online bukan hanya persoalan pribadi, ia bisa menghancurkan keluarga, mengganggu kinerja, menimbulkan utang," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jejak digital transaksi sulit disembunyikan. "Itjen sedang bekerja dan untuk itu dalam keadaan seperti sekarang ini sulit kita menyembunyikan jejak kaitannya dengan judi online ini, bahkan kita tahu angka-angka rupiahnya yang digunakan untuk judi online oleh pegawai Kementerian Sosial," tegas Gus Ipul.
"Menyangkut integritas ASN, kita bekerja di Kementerian Sosial, kita mengelola amanah negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena itu integritas tidak boleh hanya menjadi slogan," pungkasnya.
