LINKARFAKTA.COM — Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp selesai dalam tiga tahun, sebuah angka yang hampir menyamai total kapasitas listrik nasional saat ini yang tercatat 88 GW dari seluruh sumber energi. "Untuk sebagai bayangan, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt dari batu bara, minyak, gas, hingga geotermal. Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main," kata Prabowo dalam tayangan resmi Sekretariat Presiden, Selasa (25/8).
Presiden bahkan optimistis proyek energi surya ini dapat rampung kurang dari tiga tahun. Kemandirian energi disebut sebagai fondasi kedaulatan bangsa, dan jajaran Kabinet Merah Putih diminta bekerja keras serta berorientasi pada capaian nyata dalam mengelola kekayaan nasional.
Strategi Pengganti Impor: Kombinasi PLTS, Geothermal, dan Ladang Gas
Target penghentian impor tidak hanya bertumpu pada energi surya. Prabowo menegaskan pembangunan PLTS 100 GW harus berjalan beriringan dengan optimalisasi geothermal, pengembangan ladang gas yang telah ditemukan, serta peningkatan lifting minyak nasional.
"Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, Insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi," tegasnya.
Kombinasi sumber energi ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan domestik tanpa bergantung pada perkembangan ekonomi dan kondisi politik negara lain. Prabowo menyebut program ini sebagai langkah membangun Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri.
Proyek Raksasa 100 GW: Setara Total Listrik Nasional Saat Ini
Skala proyek PLTS ini sulit dibayangkan. Kapasitas 100 GWp yang ditargetkan hampir setara dengan seluruh pembangkit listrik yang sudah beroperasi di Indonesia, baik dari batu bara, minyak, gas, maupun panas bumi.
Presiden enggan memaparkan rincian teknis efisiensi anggaran proyek dalam pidatonya, dengan alasan hal itu telah dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia memilih langsung menegaskan target besar yang harus dicapai kabinetnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat perubahan arah kebijakan energi nasional. Jika terealisasi, Indonesia akan mengurangi ketergantungannya pada pasar internasional untuk komoditas energi, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam diplomasi global.
