Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Bali mencatat realisasi belanja pegawai untuk aparatur sipil negara (ASN) di Pulau Bali mencapai Rp 6,1 triliun hingga semester I 2026. Porsi tersebut setara 47,4 persen dari total belanja daerah dan dinilai mampu mendongkrak daya beli masyarakat di tengah inflasi yang terkendali.
DENPASAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Bali mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2026 hingga Juni telah mencapai Rp 12,9 triliun. Dari jumlah tersebut, komponen belanja operasi mendominasi dengan nilai menembus Rp 10 triliun atau naik 9,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Kepala Kanwil DJPb Bali Supendi di Denpasar, Senin, mengungkapkan pembayaran gaji pegawai menjadi penyedot alokasi terbesar dalam belanja operasi, yakni mencapai Rp 6,1 triliun. Angka ini meningkat signifikan 17,87 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.
"Komponen belanja pegawai itu naik 17,87 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya.
Surplus APBD Capai Rp 2 Triliun di Tengah Dominasi Belanja Pegawai
Meski belanja pegawai mendominasi, realisasi pendapatan daerah tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai Rp 15 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber terbesar dengan kontribusi Rp 9,2 triliun, disusul pendapatan transfer sebesar Rp 5,7 triliun, dan sisanya dari pendapatan lain yang sah.
Dengan realisasi tersebut, APBD Provinsi Bali mencatatkan surplus hingga semester I 2026 sebesar Rp 2 triliun. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan fiskal daerah yang masih sehat meskipun porsi belanja operasionalnya besar.
Selain gaji pegawai, komponen belanja operasi lainnya meliputi belanja barang dan jasa sebesar Rp 2,6 triliun, belanja hibah Rp 1,01 triliun, belanja bantuan sosial Rp 192 miliar, belanja bunga Rp 21 miliar, serta belanja subsidi Rp 2 miliar.
Indeks Keyakinan Konsumen Bali Naik ke Level 126,3
Sinyal positif penguatan daya beli juga datang dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali. Berdasarkan survei yang dilakukan bank sentral, indeks keyakinan konsumen (IKK) Bali pada periode terbaru tercatat sebesar 126,3 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 121,5.
BI menilai daya beli masyarakat masih terjaga di tengah perkembangan harga yang kondusif. Realisasi inflasi Bali pada Juli 2026 tetap rendah dan berada dalam rentang sasaran nasional, yaitu sebesar 2,42 persen.
Konsumsi rumah tangga disebut menjadi salah satu penopang utama geliat perekonomian di Pulau Dewata pada semester kedua 2026. Kombinasi antara realisasi belanja pemerintah yang tinggi dan keyakinan konsumen yang meningkat diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah hingga akhir tahun.
