LINKARFAKTA.COM — Pemerintah membuka registrasi ulang bantuan sosial 2027 melalui Perlinsos Digital untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dengan sekitar 5,5 juta pendaftar yang sudah terjaring. Warga yang merasa layak menerima bansos perlu menyiapkan NIK KTP, nomor meter PLN, dan mengikuti verifikasi wajah. Pendaftaran mandiri bisa dilakukan lewat perlinsos.kemensos.go.id, atau dibantu agen Perlinsos bagi yang kesulitan mengakses perangkat digital.
Kementerian Sosial bersama Kementerian Dalam Negeri menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial untuk tahun 2027. Registrasi ulang dilakukan melalui sistem bernama Perlinsos Digital, khususnya bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sistem ini memanfaatkan data kependudukan untuk memverifikasi kelayakan calon penerima secara digital.
Saat ini, Perlinsos Digital telah menjangkau sekitar 5,5 juta pendaftar. Pemerintah menargetkan jumlah itu menembus 48 juta pendaftar pada akhir 2026 melalui perluasan akses, penguatan sosialisasi di daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.
Siapa yang Perlu Registrasi Ulang
Registrasi ulang menyasar warga yang terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat yang merasa layak tetapi belum masuk daftar. Verifikasi dilakukan dengan memadankan data kependudukan dengan basis data kementerian dan lembaga lain.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa data Dukcapil menjadi basis utama karena memuat data biometrik seperti sidik jari, wajah, hingga retina. Pemadanan itu memungkinkan proses validasi berlangsung dalam hitungan detik.
"Data Dukcapil sebagai basis data untuk verifikasi, validasi, kemudian juga mengintegrasikan beberapa kementerian lain, data kementerian/lembaga lain," ujar Tito dikutip dari keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Aset Ikut Dicek lewat Integrasi Data
Data Dukcapil diintegrasikan dengan data dari kementerian dan lembaga lain untuk memperoleh gambaran lebih lengkap soal kondisi penerima bantuan. Tito mencontohkan integrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui kepemilikan tanah, serta dengan kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan.
Integrasi tersebut dipakai untuk melakukan profiling terhadap masyarakat sasaran program. Tujuannya memastikan mereka benar-benar layak menerima bansos, bukan sekadar tercatat sebagai warga berpenghasilan rendah.
Selain memvalidasi identitas dan kelayakan, sistem ini juga menampilkan informasi jenis bantuan yang diterima masyarakat, baik bantuan tunai maupun non-tunai.
Cara Registrasi Mandiri
Masyarakat dapat melakukan registrasi mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id. Ada tiga hal yang perlu disiapkan sebelum memulai:
- NIK yang tertera pada KTP.
- Nomor meter PLN.
- Verifikasi wajah di hadapan kamera ponsel.
Bagi warga yang tidak memiliki smartphone atau kesulitan menggunakan perangkat digital, pemerintah menyiapkan Agen Perlinsos. Agen ini adalah pendamping PKH, RT/RW, tetangga yang tergabung sebagai Kawan Perlinsos, hingga aparat negara seperti ASN, TNI, dan Polri.
Agen Perlinsos Diperluas ke Daerah
Mendagri mendorong perluasan agen Perlinsos agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Menurut Tito, keberadaan agen menjadi bagian penting dalam mempercepat proses validasi, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan perangkat digital.
"Perlu dibantu oleh orang lain yang kita sebut dengan agen. Agen inilah kemudian dilatih, dan kemudian mereka men-download menggunakan handphone yang memang smartphone. Dan ini kecepatannya sangat tinggi sekali karena hanya lima sampai tujuh detik saja, begitu wajahnya ditampilkan, kemudian data di Dukcapil langsung [muncul]," ucap Tito.
Perluasan agen disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Di Bali, misalnya, agen Perlinsos berasal dari kader posyandu.
"Semuanya kita bergerak, dilatih dulu agen-agennya. Setelah itu, dibuat sistemnya tiap daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Bagaimana cara mengumpulkan masyarakat, dan setelah itu, mereka cukup menampilkan wajah mereka di handphone. Itu akan ketahuan dia layak atau tidak menerima bantuan sosial," tambahnya.
Kemendagri menyatakan siap membantu pelatihan dan penyiapan sistem di daerah melalui Ditjen Dukcapil dan tim terkait.
Jadwal dan Besaran Bantuan
Registrasi ulang ini merupakan tahap persiapan penyaluran bansos tahun 2027. Informasi soal nominal bantuan, jadwal pencairan per tahap, dan bank penyalur belum dirinci dalam keterangan pemerintah.
Warga yang ingin mengetahui besaran dan waktu pencairan dapat memantau pengumuman resmi dari Kementerian Sosial melalui kanal resminya. Jangan berpatokan pada informasi nominal yang beredar di grup pesan singkat tanpa sumber jelas.
Waspadai Penipuan Berkedok Bansos
Registrasi Perlinsos Digital tidak memungut biaya. Warga tidak perlu membayar siapa pun untuk didaftarkan sebagai penerima bansos. Jika ada pihak yang menawarkan jasa pendaftaran dengan imbalan uang, itu penipuan.
Pengaduan terkait penyaluran bansos bisa disampaikan ke kanal resmi Kementerian Sosial, termasuk melalui aplikasi Cek Bansos dan layanan pengaduan di kantor desa atau kelurahan setempat.
