LINKARFAKTA.COM — Isu kenaikan tarif parkir mencuat setelah Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menyampaikan usulan sistem zonasi. Dalam usulan itu, kawasan seperti SCBD, Menteng, dan Senayan disebut masuk kategori dengan tarif ambang batas tertinggi Rp60.000.
Menanggapi hal itu, Pramono Anung menyatakan keterkejutannya. Ia mengaku baru mengetahui angka tersebut setelah kabar itu viral di media sosial.
"Angka berapa? Rp60.000 ya? Itu sama sekali bukan angka dari Pemerintah DKI Jakarta. Sampai hari ini belum ada keputusan apa pun tentang itu, bahkan angka Rp60.000 pun saya baru tahu ketika sudah viral," kata Pramono di Jakarta Selatan, Senin (24/8).
Usulan Zonasi Tarif Parkir dari DPRD
Wacana ini berawal dari pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Ahmad Lukman Jupiter menyebut tarif parkir perlu dibedakan berdasarkan nilai ekonomi suatu kawasan. Ia mencontohkan SCBD dan Menteng sebagai wilayah yang berpotensi dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan area lainnya.
"Jadi nanti mau dibuat sistem zonasi. Misalnya daerah SCBD dianggap punya nilai ekonomi tinggi. Daerah Menteng, kemudian daerah seperti Bandung Indah, terus daerah misalnya di Jakarta Selatan, Senayan. Jadi tarif itu ambang batas tertingginya sampai Rp60 ribu," ujar Jupiter beberapa waktu lalu.
DPRD Sendiri Nilai Usulan Tersebut Memberatkan
Menariknya, usulan yang dilontarkan Jupiter justru mendapat kritik dari dirinya sendiri. Ia menilai skema tarif setinggi itu tidak masuk akal dan berpotensi membebani masyarakat pengguna kendaraan pribadi.
"Jadi menurut saya terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Nggak masuk akal, ngawur itu," sebutnya.
Pernyataan kontradiktif ini menunjukkan bahwa wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum memiliki landasan pembahasan yang matang, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
Pemprov DKI Pertimbangkan Harga yang Wajar
Pramono menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Ia menyebut kebijakan perparkiran akan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk daya beli masyarakat dan kondisi lalu lintas ibu kota.
"Pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal. Termasuk berapa yang harga yang wajar," lanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal resmi pembahasan lanjutan antara Pemprov DKI dan DPRD terkait
