WONOGIRI — Program Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda resmi diuji coba di Jawa Tengah. Pendekatan ini menempatkan anak muda usia 16-30 tahun dari keluarga miskin sebagai ujung tombak pemutus rantai kemiskinan, bukan sekadar penerima bansos.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, sebanyak 3.493.309 pemuda di provinsi ini masuk kelompok desil 1 hingga 4. Jumlah fantastis itu yang kemudian mendorong Pemprov Jateng mencari pola intervensi yang lebih berkelanjutan.
Bantuan Baru Cair Setelah Asesmen dan Pelatihan
Wagub Taj Yasin menegaskan mekanisme penyaluran bantuan diubah total. Tidak ada lagi pemberian langsung berupa uang tunai tanpa arah yang jelas.
"Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu," ujarnya.
Hasil asesmen menjadi dasar pemberian pelatihan dan pendampingan. Dengan begitu, jenis bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai kemampuan masing-masing kelompok.
Delapan Desa di 5 Kabupaten/Kota Jadi Lokasi Uji Coba
Tahap awal, pilot project menyasar delapan desa dan kelurahan yang tersebar di lima daerah. Di Kota Solo, lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo.
Sementara di Kabupaten Brebes ada Desa Winduaji, Kabupaten Pemalang mencakup Desa Belik dan Mendelem, lalu Desa Rejosari di Kabupaten Demak, serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.
Intervensi Tak Hanya Modal Usaha, tapi juga Perbaikan Rumah
Pemprov Jateng menyiapkan paket dukungan ekonomi yang cukup besar. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dialokasikan Rp145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (Kube) Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp240 juta.
Dukungan juga datang dari sektor perbankan senilai Rp600 juta untuk bantuan Kube sekaligus pelatihan dasar pemuda. Peningkatan keterampilan diperkuat melalui Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta.
Namun strategi ini tidak berfokus pada usaha semata. Intervensi perlindungan sosial juga digelar, mulai dari jaminan sosial Rp105,6 juta, BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp436,8 juta, hingga bantuan pendidikan BSM untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sebesar Rp73 juta.
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendapat alokasi Rp260 juta, bantuan jamban Rp675,22 juta, serta instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta. Bahkan, bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta juga disiapkan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif.
Pendampingan Kunci Agar Bantuan Berkembang
Taj Yasin menekankan program tidak boleh berhenti saat bantuan diterima. Pemerintah daerah di lokasi pilot project diminta memastikan pengawalan berlanjut agar bantuan benar-benar berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan.
"Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah," ungkap wagub.
Jika pilot project ini menunjukkan hasil, pola pemberdayaan pemuda berpeluang diperluas ke desa dan kelurahan lain. Keberhasilan program ini bukan hanya soal meningkatkan pendapatan satu kelompok, tetapi menjadi pintu untuk memutus rantai kemiskinan dari tingkat keluarga hingga desa.
