KEDIRI — Tujuh poin tausiyah moral dirumuskan para kiai sepuh dalam pertemuan tertutup di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Rabu (26/8/2026). Konsolidasi yang digagas Wakil Presiden RI ke-13 KH Ma'ruf Amin ini menjadi tindak lanjut pertemuan serupa di Tebuireng dan ditujukan untuk menjaga marwah organisasi menjelang Muktamar ke-35 NU.
Sejumlah ulama karismatik hadir dalam forum tersebut, di antaranya KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, KH 'Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu'adz Thohir dari Kajen, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Rembang, serta KH Muhibbul Aman Aly dari Pasuruan.
Larangan Memilih karena Dorongan Materi
Dalam pertemuan itu, KH Ma'ruf Amin menyampaikan pesan tegas soal integritas pemilihan kepemimpinan. Ia mengutip hadis tentang pengkhianatan bagi siapa pun yang mengangkat seseorang untuk mengurus urusan umat padahal mengetahui ada yang lebih afdal.
"Memilih yang tidak terbaik saja sudah khianat, apalagi jika memilih karena ada sesuatu (dorongan materi). Itu bisa menjadi sunnah sayyi'ah yang dosanya mengalir," ujarnya di hadapan para kiai sepuh.
Ia menekankan bahwa seluruh proses muktamar tidak boleh dicemari praktik politik uang, intervensi, maupun tekanan psikologis terhadap pemilik suara.
Menjaga Independensi dari Kekuatan Luar
Tausiyah tersebut memuat seruan agar pemerintah dan partai politik menghormati kemandirian NU. Para kiai sepuh juga menitipkan amanah kepada Presiden untuk memastikan jajaran menteri dan pejabat tidak ikut campur dalam urusan internal organisasi.
KH Ma'ruf Amin menilai secara institusional pemerintah tidak berniat melakukan intervensi. Namun, ia mengakui masih ada oknum di lapangan yang memanfaatkan isu restu untuk menekan muktamirin secara psikologis.
Kedaulatan Pemilik Suara dan Netralitas Penyelenggara
Forum ini juga menegaskan bahwa posisi Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) harus dihormati dan dibebaskan dari manipulasi serta rekayasa transaksi politik. Para muktamirin yang memiliki hak suara dijamin kebebasannya untuk berpendapat tanpa pengondisian dari pihak mana pun.
Seluruh proses muktamar diminta berpegang pada khittah nahdliyah dengan mengedepankan akhlakul karimah. Muktamirin diimbau menjernihkan hati dan memilih pemimpin terbaik tanpa terpancing provokasi.
Seruan Menghentikan Kegaduhan
Tausiyah ditutup dengan imbauan kepada pihak-pihak yang disebut sebagai pengacau muktamar untuk menghentikan aksinya dan bertaubat. Para kiai sepuh berharap tausiyah ini menjadi benteng moral agar Muktamar ke-35 berjalan damai, jujur, dan melahirkan kepemimpinan yang membawa maslahat bagi umat.
