JAWA TIMUR — Presiden Prabowo Subianto datang ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung kondisi karhutla yang selama ini dilaporkan. "Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata, sekarang saya minta siapa bisa kasih saya presentasi tentang situasi," ujarnya saat membuka rapat yang dihadiri delapan pimpinan kementerian/lembaga, 10 pimpinan pemerintah daerah, serta perwakilan BMKG dan BPBD.
Empat Kabupaten Penyumbang Kebakaran Terbesar
Data yang disampaikan Tenaga Ahli BNPB Asbullah dalam rapat tersebut memetakan sebaran titik api secara rinci. Kabupaten Ketapang mencatat luas karhutla terbesar mencapai 12.443 hektare, disusul Kubu Raya seluas 8.614 hektare, Mempawah 6.144 hektare, dan Sambas 2.318 hektare.
Wilayah-wilayah itu menjadi perhatian utama karena memiliki hamparan lahan gambut yang berkontribusi signifikan terhadap munculnya kabut asap. Kondisi ini memperparah kualitas udara di sejumlah kabupaten/kota setempat.
Status Siaga Darurat dan Keterbatasan Modifikasi Cuaca
Pemerintah Provinsi Kalbar sebenarnya telah bergerak sejak awal tahun. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel menyebutkan, setidaknya sembilan kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Langkah ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengerahkan sumber daya secara cepat.
Operasi modifikasi cuaca (OMC) pun telah dijalankan sejak April 2026. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Daniel menjelaskan, pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus sesuai perkiraan BMKG mengenai potensi awan yang bisa ditaburi garam untuk menghasilkan hujan.
"Kalau tidak, tidak bisa juga," katanya menegaskan keterbatasan teknis di lapangan.
Patroli Darat dan Udara Terus Dioptimalkan
Dengan luas karhutla yang sudah menembus 38 ribu hektare, pemerintah mengandalkan kombinasi patroli darat, pemantauan udara, dan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas. Upaya ini difokuskan pada wilayah gambut yang rawan api membara di bawah permukaan.
Kehadiran Presiden di Pontianak menjadi sinyal bahwa penanganan karhutla tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah daerah. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mako Lanud Supadio menunjukkan prioritas nasional untuk menekan dampak bencana asap terhadap masyarakat.
