Linkarfakta.com,MOSKOW - Untuk mewujudkan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, Rusia memberitahu semua pihak, termasuk Israel, bahwa mereka sedang mengkaji masalah ini dengan Hamas dan Otoritas Palestina.

Pemerintah Rusia dikabarkan akan mempertemukan perwakilan Fatah dan Hamas. Hal itu dilakukan agar rekonsiliasi Palestina dapat tercapai.

Seorang sumber di Pemerintah Rusia mengungkapkan, Moskow berencana membantu terwujudnya rekonsiliasi Palestina. "Rusia telah memberitahu semua pihak, termasuk Israel, bahwa mereka sedang mengkaji masalah ini dengan Hamas dan Otoritas Palestina," kata sumber tersebut, dilaporkan laman Asharq Al-Awsat, Kamis (20/12).
Menurut dia, hal itu menjadi alasan utama Kementerian Luar Negeri Rusia mengundang kepala politbiro Hamas Ismail Haniyeh ke Moskow. Haniyeh dijadwalkan bertolak dari Jalur Gaza akhir pekan ini atau awal pekan depan.

Namun, sebelum ke Rusia, Haniyeh akan terlebih dulu mengunjungi Mesir. Kairo adalah salah satu pihak yang selalu berupaya memediasi Hamas dan Fatah.

Pada November lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengundang Haniyeh mengunjungi Moskow. Undangan itu disampaikan perwakilan diplomatik Rusia di Ramallah Haydar Rashid.
Ini bukan pertama kalinya Rusia mengundang para pejabat Hamas. Mantan pemimpin Hamas Khaled Meshaal telah mengunjungi Moskow lebih dari satu kali.

Haniyeh telah mengumumkan kesiapannya bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Ia mengaku siap mengadakan pembicaraan di mana pun untuk membahas situasi internal Palestina. 

"(Hamas) siap mematuhi segala persyaratan untuk memulihkan persatuan nasional Palestina dan mengakhiri perpecahan," katanya ketika berpidato pada acara peringatan berdirinya Hamas pada 16 Desember lalu.

Fatah dan Hamas telah berselisih sejak 2007. Perselisihan dipicu oleh kemenangan Hamas dalam sebuah pemilu pada 2006. Hamas memenangkan pemilihan tersebut, tapi Fatah menolak mengakuinya. Pada Juni 2007, Hamas mulai mengendalikan dan mengontrol pemerintahan di Gaza.

Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi itu sempat dilakukan. Namun hal tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada Otoritas Palestina bila hendak berdamai.
Pada Oktober 2017, Hamas dan Fatah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo.

Penandatanganan kesepakatan itu menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.

Setelah sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apa pun.

Mereka bahkan membubarkan komite administartif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar Otoritas Palestina dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.

Namun, rekonsiliasi masih mengalami kebuntuan. Hingga saat ini Hamas masih mengontrol Jalur Gaza sedangkan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat.***