Petani Sawit Nigeria Kecil 80 Persen Produksi Nasional, Asosiasi Dorong Formulasi Harga TBS ala Indonesia
NUSANTARA — National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN) resmi mengusulkan pembentukan formula harga TBS nasional yang transparan dan mengikat seluruh pabrik kelapa sawit di Nigeria. Usulan ini mengemuka dalam International Oil Palm Smallholders (IOPS) Forum 2026 yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (27/8/2026).
Presiden NPPAN, Amb. Alphonsus G. Inyang, Ph.D., menilai mekanisme harga yang berlaku saat ini terlalu bergantung pada keputusan pembeli dan kondisi musiman. Akibatnya, posisi tawar petani kecil menjadi sangat lemah.
Skema GMP Belum Mencakup TBS
Menurut Inyang, ketidakpastian harga ini semakin diperparah dengan belum masuknya TBS ke dalam skema Guaranteed Minimum Price (GMP) yang diluncurkan pemerintah federal pada Juli 2026. Skema yang dirancang menjangkau dua juta petani kecil melalui agregator bersertifikat itu justru belum secara formal memasukkan sawit sebagai komoditas yang dicakup.
Kami mendorong agar TBS secara eksplisit masuk skema GMP. Saat ini petani sawit masih menunggu kepastian kebijakan tersebut, ujarnya di hadapan delegasi petani dari berbagai negara.
Mengapa Petani Sulit Dapat Harga Adil?
Data NPPAN mencatat Nigeria memiliki sekitar 3,2 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Namun, mayoritas lahan dikelola petani kecil dengan tanaman tua dan produktivitas rendah. Inyang menyebut praktik perdagangan di sejumlah wilayah pedesaan bahkan masih menggunakan ukuran tandan—kecil, sedang, atau besar—tanpa penimbangan yang memadai.
Biaya transportasi juga kerap dipotong langsung dari harga di tingkat petani tanpa mekanisme yang jelas atau transparan. Kondisi ini membuat petani kesulitan menutup biaya produksi, apalagi melakukan peremajaan tanaman.
“FFB pricing is the single most important determinant of smallholder livelihoods — yet in Nigeria it remains largely unregulated, mill-dictated, and seasonal,” kata Inyang.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Indonesia?
Nigeria menilai Indonesia dan Malaysia memiliki pengalaman panjang dalam mengatur mekanisme penetapan harga TBS. Model yang diadaptasi nantinya menghubungkan harga TBS dengan harga crude palm oil (CPO), tingkat rendemen, margin pabrik, dan biaya transportasi.
“We want it to be a national standard for all,” tegas Inyang, merujuk pada kebutuhan agar standar harga tidak hanya diterapkan satu perusahaan, tetapi menjadi acuan bersama seluruh pelaku industri.
Reformasi Harga, Kunci Peremajaan Sawit Rakyat
Inyang meyakini harga yang adil dan dapat diprediksi akan menjadi insentif langsung bagi petani untuk meningkatkan produktivitas. Saat ini produktivitas kebun sawit rakyat Nigeria hanya berkisar 8–10 ton per hektare, jauh di bawah potensi yang bisa dicapai.
Dengan kepastian harga yang menutup biaya produksi, petani akan terdorong melakukan replanting menggunakan bibit unggul Tenera. Potensi produksi bisa meningkat hingga lebih dari 18 ton per hektare, paparnya.
NPPAN merekomendasikan sejumlah langkah lanjutan, antara lain pembentukan lembaga pengawasan harga dengan keterwakilan petani serta publikasi harga secara real-time agar informasi pasar dapat diakses seluruh pihak. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada Kementerian Pertanian Nigeria sebagai bahan penyempurnaan kebijakan GMP.