Bupati Sidoarjo Sidak Proyek Betonisasi di Krian, Deviasi 1,5 Persen dan Alat Berat Kecil Jadi Sorotan

SIDOARJO — Inspeksi mendadak (sidak) Bupati Sidoarjo H. Subandi ke proyek betonisasi ruas Jalan Krian-RPH-Kemangsen memunculkan sejumlah catatan penting. Pekerjaan yang baru memasuki hari keempat itu tercatat mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Subandi menegaskan, deviasi 1,5 persen yang terjadi saat ini harus segera dikejar. Ia mengingatkan kontraktor untuk memaksimalkan kinerja agar keterlambatan tidak semakin besar.

"Kita harapkan dengan waktu empat bulan ini betul-betul bisa selesai. Keterlambatan harus dikejar. Kinerja harus dimaksimalkan agar tidak semakin besar deviasinya," tandasnya.

Alat Berat Terlalu Kecil untuk Medan Berat

Dalam peninjauan tersebut, Subandi menyoroti alat berat yang digunakan di lokasi proyek. Menurutnya, alat yang beroperasi saat ini relatif kecil dibandingkan kebutuhan pekerjaan betonisasi dengan kondisi medan yang cukup berat.

"Kita lihat alatnya terlalu kecil. Harusnya betonisasi sebesar ini alat beratnya lebih besar," sorot sosok nomor satu di Kota Delta itu.

Untuk mengejar deviasi, kontraktor diminta menambah alat berat. Subandi menyebut, dua alat akan disiapkan untuk mendukung percepatan pengerjaan proyek betonisasi sepanjang 450 meter dengan lebar tujuh meter tersebut.

Metode Precast Gagal, Diganti Pengecoran

Subandi juga mengungkapkan, proyek ini sempat menggunakan metode precast. Namun, metode tersebut dinilai kurang sesuai sehingga material yang telah terpasang harus dibongkar dan pekerjaan dilanjutkan dengan metode pengecoran.

"Ini awal percobaan untuk betonisasi Sidoarjo kita pakai precast, ternyata kurang bagus, tidak bisa dipakai. Ini lagi dicor, yang sebelumnya dirusak kembali," jelasnya.

Konsultan Pengawas Diminta Pantau Harian via E-Kenda

Subandi meminta pengawasan dilakukan secara ketat, termasuk melalui konsultan pengawas yang diminta memantau pekerjaan setiap hari dan memperbarui perkembangan melalui sistem E-Kenda. Ia menyebut, laporan konsultan pengawas menjadi dasar pemerintah daerah dalam memantau perkembangan pekerjaan dan mengantisipasi potensi keterlambatan.

"Kalau deviasi ya tentu kita akan tegur. Normalnya berapa, ya ini harus kita sampaikan. Makanya tadi kuncinya adalah di konsultan pengawas," tegas Subandi.

Ia juga meminta camat dan pemerintah desa turut mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan. Harapannya, unsur pemerintahan di tingkat wilayah bisa mengawal agar pekerjaan realisasi tepat waktu.

Jalan Ditutup Total saat Pembongkaran, Arus Dialihkan

Terkait kondisi lalu lintas, Subandi mengatakan penutupan jalan akan disesuaikan dengan tahapan pekerjaan. Jika seluruh bagian jalan telah dibongkar, ruas tersebut akan ditutup total dan arus lalu lintas dialihkan.

Pengalihan dilakukan karena pekerjaan membutuhkan alat berat dan kondisi medan yang cukup berat. Penutupan juga diperlukan agar proses pengerjaan tidak terganggu sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan.

Evaluasi Proyek 2025: Banyak Kontraktor Kena Denda

Subandi mengatakan pengalaman pelaksanaan proyek pada 2025 menjadi bahan evaluasi Pemkab Sidoarjo. Saat itu, masih ditemukan sejumlah proyek yang mengalami deviasi dan keterlambatan sehingga sebagian kontraktor dikenai denda.

"Jangan sampai terjadi seperti pada tahun 2025 banyak deviasi, banyak keterlambatan, banyak kontraktor kena denda. Nah, ini sebagai koreksi kita," pungkas Subandi.