Pemerintah Siapkan Rp 1,2 Triliun untuk Bantuan Pangan Bencana Alam Sepanjang 2026, Stok Beras 5,17 Juta Ton

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah bagi penanganan bencana alam sepanjang 2026.
Penulis: Galih
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:58:01 WIB

Pemerintah memastikan anggaran Rp 1,2 triliun telah disiapkan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi penanganan bencana alam sepanjang 2026. Kepastian ini disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di tengah upaya percepatan distribusi bantuan beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 6,8 ribu ton.

JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 1,2 triliun untuk menjamin stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi korban bencana alam sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan bahwa penyaluran CPP untuk kepentingan bencana dan keadaan darurat merupakan salah satu tujuan utama pemerintah mengadakan cadangan pangan nasional.

"Terkait itu, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah disiapkan pemerintah. Ini dialokasikan untuk penyaluran CPP dalam menanggulangi bencana alam selama tahun 2026 ini," kata Sarwo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Anggaran Bencana Berjalan Beriringan dengan Bantuan Pangan Reguler

Selain anggaran khusus bencana, pemerintah juga menggelontorkan dana Rp 17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua yang berlangsung pada Juli, Agustus, dan September 2026. Kedua instrumen ini dijalankan secara paralel untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sarwo menjelaskan, untuk penanganan gempa bumi di NTT, pemerintah menggabungkan alokasi dari program bencana dan bantuan pangan reguler. Total anggaran yang dikucurkan untuk dua program tersebut ditaksir mencapai Rp 95,2 miliar.

"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar," jelas Sarwo.

Rincian Distribusi Bantuan Beras untuk Lima Kabupaten Terdampak Gempa NTT

Berdasarkan data Bapanas per 19 Agustus, total bantuan beras yang disalurkan ke lima kabupaten terdampak gempa di NTT mencapai 6,8 ribu ton. Jumlah tersebut terdiri dari 990,3 ton dari program bantuan bencana dan 5,81 ribu ton dari program bantuan pangan beras reguler.

  • Kabupaten Manggarai: 81,63 ton bantuan bencana dan 1,79 ribu ton bantuan pangan reguler.
  • Kabupaten Manggarai Timur: 153,78 ton bantuan bencana dan 1,66 ribu ton bantuan pangan reguler.
  • Kabupaten Ngada: 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler.
  • Kabupaten Sikka: 6,88 ton bantuan bencana dan 1,28 ribu ton bantuan pangan reguler.
  • Kabupaten Nagekeo: 661,18 ton bantuan bencana dan 625,14 ton bantuan pangan reguler.

Prosedur Percepatan: BNPB Boleh Salurkan Bantuan Lebih Dulu

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa proses bantuan bagi masyarakat terdampak bencana bersifat taktis dan dipercepat. Birokrasi administrasi tidak boleh menghambat penyaluran bantuan di lapangan.

"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," kata Amran.

Untuk mendukung operasional ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional tercatat mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026. Bapanas menilai jumlah tersebut sangat memadai untuk penggelontoran bantuan bencana dan keadaan darurat di seluruh wilayah Indonesia.

Reporter: Galih