Ketua DPRD Badung Minta Wacana PD Parkir Dikaji Matang, Sebut Biaya Operasional Bisa Lebih Besar dari Pendapatan
MANGUPURA — Rencana pembentukan PD Parkir di Kabupaten Badung kembali mencuat dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengingatkan bahwa gagasan ini bukan hal baru dan telah melalui proses kajian panjang yang hasilnya justru menunjukkan potensi kerugian.
Anom Gumanti menegaskan, pembentukan PD Parkir pernah dibahas serius oleh Pemkab dan DPRD Badung, termasuk melakukan studi komparasi pengelolaan parkir ke Kota Denpasar serta membentuk panitia khusus (pansus).
"Sudah pernah itu. Kalau PD parkir, kita sudah pernah, bahkan sudah kita studi komparasi di Denpasar. Kita juga sudah pernah bikin pansus," ujarnya, Jumat (14/3).
Biaya Operasional Lebih Besar dari Pendapatan
Dari hasil studi tersebut, ditemukan persoalan utama yang membuat pembentukan PD Parkir menjadi tidak efisien. Anom Gumanti menyebut, pengeluaran untuk menjalankan perusahaan daerah berpotensi lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh.
"Setelah komparasi itu ternyata biaya operasional lebih besar dari pendapatannya. Jadi jangan sampai kita ingin mendapatkan pendapatan, justru mengurangi pendapatan karena kebesaran biaya operasional ketimbang pendapatan. Artinya kan subsidi terus nanti. Nah, ini yang perlu kita pikirkan," tegasnya.
Skema Alternatif: Perkuat Kerja Sama dengan Desa Adat dan LPM
Alih-alih membentuk badan usaha baru, Anom Gumanti mendorong pemerintah mencari skema pengelolaan yang lebih efisien. Salah satu opsi yang dinilai potensial adalah memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dengan desa adat maupun lembaga masyarakat.
"Pemerintah menyediakan tiket, kemudian hasil penjualan dilaporkan dan dibagi sesuai kesepakatan," katanya.
Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan hanya soal menaikkan tarif, tetapi memastikan pengawasan terhadap pendapatan parkir berjalan optimal. Pemerintah perlu mengetahui secara akurat jumlah tiket yang terjual dan potensi penerimaan yang sebenarnya.
"Yang belum kita lakukan kan pengawasannya di situ. Apakah memang betul tiket itu terjual sejumlah itu? Ini yang belum kita lakukan," ujarnya.
Potensi Besar di Kuta dan Wilayah Lain
Anom Gumanti menilai kawasan Kuta menjadi salah satu contoh besarnya potensi parkir di Badung. Sejumlah lokasi telah melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan pihak lainnya. Jika sistem yang berjalan belum optimal, ia menyarankan pemerintah memperbaiki mekanisme kerja sama tanpa menghilangkan peran masyarakat.
"Karena kebetulan saya juga dari Kuta. Saya lihat peluang-peluang parkir, wilayah peluang parkir ini sangat besar. Nah, ini yang dikerjasamakan dengan LPM, ada dengan para pihak. Apakah sudah berjalan itu dengan baik?" ungkapnya.
Tarif Parkir Perlu Dibedakan per Wilayah
Selain tata kelola, pihaknya juga menyoroti tarif parkir. Anom Gumanti menilai pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik setiap wilayah karena kondisi ekonomi dan aktivitas masyarakat berbeda antara Badung Utara dan kawasan pariwisata Badung Selatan.
"Perbedaan tarif tersebut tentunya tidak bisa dilakukan begitu saja. Pemerintah harus memastikan adanya kajian serta dasar hukum yang kuat sebelum menerapkan kebijakan berbeda antarwilayah," sebutnya.