LINKARFAKTA.COM — Kritik itu disampaikan Djoko merespons kebijakan insentif kendaraan listrik yang berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan agar dampak transisi energi terasa lebih luas, bukan hanya soal pergantian jenis mesin.
"Transisi energi transportasi jangan hanya diarahkan pada pergantian kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Transportasi umum harus menjadi prioritas karena dampaknya jauh lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan," kata Djoko, Sabtu (12/9/2026).
Insentif Bus Listrik Ada, tapi Harga Masih Jadi Kendala
Pemerintah sebenarnya sudah memberikan insentif PPN dari 11 persen menjadi 1 persen untuk bus listrik dengan TKDN minimal 40 persen. Namun, harga bus listrik yang masih tinggi membuat banyak pemerintah daerah kesulitan mengadopsinya.
Kondisi itu berbeda dengan sepeda motor listrik yang mendapat subsidi Rp3 juta per unit. Alokasi anggarannya mencapai sekitar Rp3 triliun untuk mengejar target 1 juta unit sepeda motor listrik.
"Rp3 triliun untuk subsidi sepeda motor listrik sebenarnya dapat menjadi modal untuk membiayai dan mengembangkan transportasi umum di sekitar 120 kota di Indonesia," ujarnya.
Baru 8,3 Persen Daerah Punya Transportasi Umum Skema BTS
Djoko mencatat, hingga kini baru 46 dari 552 pemerintah daerah atau sekitar 8,3 persen yang mengembangkan transportasi umum dengan skema Buy The Service (BTS). Program itu mencakup 13 dari 38 provinsi di Indonesia.
Program Teman Bus melalui skema BTS telah mendapat pendanaan APBN sejak 2020. Anggarannya mencapai Rp51,83 miliar pada 2020, lalu naik menjadi Rp582,98 miliar pada 2023. Setelah itu turun menjadi Rp437,89 miliar pada 2024, Rp177,49 miliar pada 2025, dan Rp82,67 miliar pada 2026.
Penurunan anggaran tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kebutuhan daerah akan angkutan umum yang layak. Padahal, skema BTS menjadi salah satu cara pemerintah pusat membantu daerah menyediakan layanan transportasi tanpa harus membeli armada sendiri.
Satu Bus Listrik Dinilai Mampu Gantikan Puluhan Sepeda Motor
Dari sisi manfaat, Djoko menilai bus listrik memberikan efek lebih luas dibandingkan motor listrik pribadi. Selain menekan emisi, bus listrik dapat mengurangi kemacetan karena satu bus berkapasitas besar mampu menggantikan perjalanan puluhan sepeda motor.
"Ketika pengguna kendaraan roda dua beralih ke transportasi umum, risiko kecelakaan lalu lintas juga dapat ditekan," katanya.
Ia juga menunjuk sejumlah negara seperti Tiongkok, India, Jerman, Prancis, hingga Amerika Serikat yang memberikan dukungan khusus bagi pengadaan bus listrik. Pengalaman negara-negara itu menunjukkan elektrifikasi transportasi lebih efektif jika angkutan umum ditempatkan sebagai prioritas.
"Kalau ingin transisi energi transportasi memberikan manfaat yang besar, orientasinya harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, bukan sekadar mengganti mesin bensin dengan motor listrik," ujarnya.
Dampak ke Pemilik Motor Listrik dan Pengguna Angkutan Umum
Jika usulan ini diadopsi, skema subsidi motor listrik yang saat ini berlaku bisa berubah arah. Pemilik atau calon pembeli motor listrik berpotensi kehilangan insentif Rp3 juta per unit, sementara daerah yang belum punya layanan BTS berpeluang mendapat tambahan pendanaan armada.
Namun, usulan ini masih sebatas pandangan dari kalangan akademisi dan pengamat transportasi. Belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Perhubungan atau Kementerian Keuangan soal kemungkinan realokasi anggaran tersebut.