LINKARFAKTA.COM — Kondisi neraca perdagangan global kembali berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian tinggi. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terbuka menekan Federal Reserve (The Fed) agar segera melonggarkan kebijakan moneternya, menggunakan instrumen ancaman pembatasan arus dagang internasional sebagai alat tawar politik ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya pada Jumat (4/9). Mantan presiden yang kembali memimpin AS itu mengklaim Mahkamah Agung (MA) AS telah memberikan wewenang legal penuh kepada institusi kepresidenan untuk mengambil tindakan ekstrem terkait kebijakan tarif dan restriksi impor.
"TURUNKAN SUKU BUNGA ATAU SAYA AKAN BERHENTI BERDAGANG DENGAN NEGARA-NEGARA YANG MENYEBABKAN KITA DEFISIT, yang telah diakui secara tegas oleh Mahkamah Agung AS dalam keputusannya yang konyol dan sangat merugikan soal Tarif, bahwa 'Presiden' memiliki hak mutlak untuk melakukannya," kata Trump.
Ketimpangan Dagang AS Tembus Rp 21 Kuadriliun
Berdasarkan data perdagangan federal, AS saat ini membukukan total defisit perdagangan mencapai US$1,2 triliun atau sekitar Rp21 kuadriliun terhadap seluruh mitra globalnya. Ketimpangan ini terjadi akibat tingginya volume impor barang konsumsi maupun modal yang masuk ke pasar domestik AS dibandingkan nilai komoditas yang diekspor keluar negeri.
Tiga yurisdiksi utama yang menyumbang porsi defisit terbesar bagi perekonomian Negeri Paman Sam meliputi:
- China, sebagai kontributor defisit perdagangan paling dominan sepanjang tahun lalu
- Meksiko, yang terintegrasi erat lewat rantai pasok manufaktur regional Amerika Utara
- Vietnam, dengan lonjakan arus relokasi ekspor industri pengolahan
Akumulasi selisih perdagangan dari ketiga negara tersebut mencatatkan nilai lebih dari US$200 miliar, atau setara kisaran Rp3.526 triliun. Angka defisit bilateral yang masif inilah yang kini dibidik Trump untuk diputus akses pasarnya jika The Fed enggan berkompromi melonggarkan likuiditas.
Pasar Tenaga Kerja Agustus Persulit Pelonggaran Moneter
Langkah konfrontatif Trump terhadap bank sentral muncul persis setelah indikator makroekonomi AS memberikan sinyal yang berlawanan dengan arah pemangkasan suku bunga. Laporan pasar tenaga kerja edisi Agustus 2026 mencatat ekspansi rekrutmen yang jauh melampaui konsensus pasar modal.
Data resmi ketenagakerjaan federal membukukan penambahan 162 ribu pekerja baru di sektor non-pertanian. Realisasi penciptaan lapangan kerja tersebut mencapai dua kali lipat lebih tinggi dari proyeksi awal para ekonom Wall Street.
Penyerapan tenaga kerja yang terlampau solid menandakan roda ekonomi AS masih bergerak panas. Kondisi ini secara teoritis memberikan legitimasi bagi The Fed untuk tetap mempertahankan rezim moneter ketat, bahkan membuka kembali opsi kenaikan suku bunga demi meredam potensi spiral upah dan konsumsi.
Tekanan Inflasi Selat Hormuz Batasi Langkah The Fed
Dilema The Fed kian berlapis akibat perkembangan Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI). Inflasi tahunan AS dilaporkan melonjak 1 persen, mendongkrak laju inflasi umum ke level 3,4 persen pada Juli.
Pendorong utama akselerasi inflasi tersebut bersumber dari sektor energi, terutama lonjakan harga gas alam menyusul eskalasi konflik militer di kawasan Selat Hormuz. Jalur pelayaran logistik energi yang terganggu otomatis memicu disrupsi pasokan bahan bakar global dan menaikkan beban biaya produksi di dalam negeri AS.
Dewan Gubernur The Fed dijadwalkan menggelar rapat penentuan kebijakan suku bunga acuan pada akhir bulan ini. Di satu sisi, para pejabat moneter dihadapkan pada ancaman perang dagang baru dari Gedung Putih; di sisi lain, data riil inflasi 3,4 persen dan penguatan bursa tenaga kerja menuntut The Fed bertindak independen menjaga stabilitas harga.