LINKARFAKTA.COM — Lembaga kajian South China Sea Council (SCSC) menilai kehadiran Presiden Prabowo di forum internasional tidak bisa diartikan sebagai pengabaian terhadap krisis karhutla di dalam negeri. Sebelum bertolak ke Rusia, Presiden secara langsung memimpin koordinasi penanganan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026, serta meninjau lokasi kebakaran dan memerintahkan penguatan operasi udara dan darat.
Bahkan pada 1 September, beberapa jam sebelum lepas landas, Prabowo masih menerima laporan situasi terkini dari Panglima TNI dan Kapolri. Pesawat kepresidenan baru meninggalkan Jakarta sekitar pukul 23.20 WIB, menandakan proses transisi komando berjalan hingga menit terakhir.
Operasi Pemadaman dan Penegakan Hukum Berjalan Paralel
Hingga saat ini, karhutla di Kalimantan belum berstatus bencana nasional. Penanganan masih dilakukan melalui struktur kedaruratan pemerintah daerah dan BPBD, dengan dukungan sumber daya dari pemerintah pusat, BNPB, TNI, dan Polri. Laporan BNPB per 2–3 September menunjukkan operasi tetap berjalan di tingkat daerah di berbagai wilayah Kalimantan.
Di sisi penegakan hukum, pemerintah menunjukkan tindakan yang lebih agresif. Per 3 September 2026, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap 25 konsesi korporasi yang terindikasi terkait karhutla. Secara terpisah, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan, termasuk pembekuan izin usaha. Bareskrim Polri juga telah menetapkan 89 orang sebagai tersangka.
Preseden Obama saat Bencana Deepwater Horizon
SCSC membandingkan situasi ini dengan krisis Deepwater Horizon di Amerika Serikat pada 2010. Ketika minyak terus tumpah ke Teluk Meksiko dan operasi penanganan masih berlangsung, Presiden Barack Obama tetap meninggalkan negaranya untuk menghadiri KTT G8 dan G20 di Kanada pada 25–27 Juni 2010. Keputusan serupa diambil Prabowo, yang dinilai berbeda dari kasus PM Inggris James Callaghan yang berlibur ke Karibia saat negaranya dilanda gelombang pemogokan pada 1979.
Kepentingan Strategis Indonesia di Vladivostok
Kehadiran Prabowo di EEF bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia hadir sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Vladimir Putin, melakukan pertemuan bilateral, serta menyampaikan posisi Indonesia di hadapan investor dan pelaku ekonomi dari berbagai negara. Di tengah fragmentasi perdagangan global dan rantai pasok yang dipengaruhi persaingan geopolitik, Indonesia dinilai berkepentingan membuka jalur perdagangan dan investasi baru.
Menurut pengamat hubungan internasional Prof. Anak Agung Banyu Perwita, kunjungan ini menjadi sarana diplomasi tingkat tinggi untuk memajukan dua tujuan strategis: ketahanan energi dan redefinisi peran Indonesia di kawasan Asia-Pasifik. Prabowo juga menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang terbuka dan nonblok, serta pentingnya membangun jembatan ekonomi dengan berbagai kekuatan dunia.