Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN hingga 2026, Hemat Anggaran Rp100 Triliun
LINKARFAKTA.COM — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menutup sedikitnya 700 BUMN lagi hingga 31 Desember 2026. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).
Dalam kurang dari dua tahun pemerintahannya, 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, berkinerja buruk, atau merugi telah ditutup. "Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun," kata Prabowo.
Setelah gelombang penutupan berikutnya, jumlah BUMN yang tersisa diperkirakan hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
Anggaran yang Terselamatkan dan Target Tersisa
Prabowo mengklaim total penghematan pemerintah di berbagai bidang sudah mendekati Rp200 triliun hingga Rp300 triliun setiap tahun. Dana hasil efisiensi itu akan dialihkan sebesar-besarnya untuk program yang langsung menyentuh masyarakat.
Target penghematan Rp100 triliun dari penutupan BUMN disebut terutama berasal dari pemangkasan biaya rutin, termasuk gaji direksi dan komisaris. Angka itu hampir dua kali lipat dari penghematan yang sudah diraih melalui penutupan 290 BUMN sebelumnya.
Syarat BUMN Bertahan
Kebijakan ini memberi sinyal keras bagi seluruh BUMN yang masih beroperasi. Perusahaan pelat merah dituntut menunjukkan kinerja menguntungkan dan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.
- BUMN yang merugi dan tidak strategis menjadi prioritas penutupan
- BUMN yang sehat dan menguntungkan diperkirakan tetap dipertahankan
- Restrukturisasi menjadi alternatif sebelum keputusan penutupan diambil
Pemerintah belum merinci daftar BUMN yang akan masuk gelombang penutupan berikutnya. Keputusan final disebut akan mempertimbangkan kajian mendalam terhadap kinerja keuangan dan peran strategis masing-masing perusahaan.
Alasan Di Balik Efisiensi
Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin terlalu bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan. Investasi tetap dibuka, namun jika pemerintah harus meminjam, ia menginginkan pembiayaan dengan bunga serendah mungkin.
"Pemerintah tidak ingin terlalu bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan," ujarnya di hadapan peserta muktamar.
Langkah efisiensi ini juga dimaksudkan untuk memperbesar ruang fiskal bagi program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, dan penguatan layanan publik.
Penutupan massal BUMN menjadi salah satu kebijakan struktural yang dijalankan pemerintahan Prabowo untuk menekan belanja negara. Dengan target penyisakan 200-250 BUMN, pemerintah berharap pengelolaan perusahaan negara menjadi lebih ramping dan efisien.