Pembatasan Pertalite Masih Dikaji, Pemerintah Siapkan Aturan untuk Desil 9 dan 10
Rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu masih dalam tahap kajian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui keterangan resmi, Rabu (19/8/2026), menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan final terkait kebijakan tersebut.
Selama proses pembahasan berlangsung, penyaluran Pertalite tetap berjalan dengan mekanisme yang berlaku. Konsumsi maksimal untuk bus dan truk saat ini ditetapkan 200 liter per hari, sementara kendaraan roda empat dibatasi 50 liter per hari.
Mengapa Desil 9 dan 10 Menjadi Sasaran Pembatasan?
Pemerintah menilai Pertalite seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi energi. Kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih baik diharapkan menggunakan BBM nonsubsidi agar anggaran negara lebih tepat sasaran.
Dalam klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), desil merupakan pembagian kelompok keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Pengelompokan ini disusun dari sejumlah indikator seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan aset.
Desil 9 mencakup keluarga pada posisi 81–90 persen dalam distribusi tingkat kesejahteraan. Sementara desil 10 merupakan 10 persen kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Kedua kelompok inilah yang masuk dalam kajian untuk dihentikan akses pembelian Pertalitenya.
Kesiapan Sistem Pertamina Jadi Kunci Penerapan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite. Kebijakan ini dapat diterapkan secara bertahap karena sistem yang dimiliki PT Pertamina dinilai cukup mendukung pelaksanaan pembatasan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah menghentikan akses pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10. Purbaya menambahkan, penerapan kebijakan masih menunggu penyelesaian pembahasan serta kesiapan sistem pendukung.
Pemerintah berharap mekanisme pengendalian subsidi dapat segera diterapkan setelah seluruh perangkat dinyatakan siap.
Apa Dampaknya bagi Masyarakat Umum?
Bagi masyarakat yang tidak termasuk kelompok desil 9 dan 10, tidak ada perubahan dalam pembelian Pertalite. Mereka tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan batas harian yang berlaku.
Namun, bagi kelompok yang masuk kategori desil 9 dan 10, perlu bersiap untuk beralih menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Keputusan final mengenai jadwal penerapan dan mekanisme teknis masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.
Informasi lengkap mengenai perkembangan kebijakan ini dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian ESDM dan PT Pertamina. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya terkait perubahan kebijakan BBM bersubsidi.