LINKARFAKTA.COM — Senator Bernie Sanders resmi mengajukan Ban Flock Act, aturan yang melarang instansi federal Amerika Serikat memakai pembaca pelat nomor otomatis atau menyerap data dari jaringan polisi lokal dan perusahaan swasta. RUU ini menyasar seluruh sistem ALPR, bukan cuma Flock, dan mengancam memotong dana hibah lima kementerian bagi daerah yang menolak melarang teknologi tersebut.
Flock merupakan vendor ALPR terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 120.000 kamera yang tersebar di berbagai negara bagian. Jaringan kamera itu memproses lebih dari 20 miliar pembacaan kendaraan setiap bulan, menurut pengakuan perusahaan dalam unggahan blog mereka pada Februari lalu.
Apa Isi Ban Flock Act
RUU ini hanya mengizinkan dua pengecualian: penagihan tol dan penggunaan yang disetujui Kongres melalui undang-undang terpisah di masa depan. Setiap pengecualian wajib membatasi penyimpanan data maksimal 48 jam.
Pemerintah negara bagian dan daerah yang tidak mematuhi aturan ini akan kehilangan dana hibah dari lima kementerian federal, termasuk Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Pemotongan berlaku mulai tahun fiskal pertama setelah RUU disahkan.
Warga Amerika juga diberi hak menggugat pemerintah federal atas pelanggaran aturan ini, sementara jaksa agung negara bagian diberi kewenangan menegakkan hukum tersebut.
Tekanan Publik ke Flock Semakin Besar
Flock menghadapi gelombang protes dari komunitas di berbagai kota yang menolak keberadaan kamera mereka. Sebagian daerah menangguhkan penggunaan, sebagian lagi membatalkan kontrak dengan laju yang terus meningkat.
Menanggapi tekanan tersebut, Flock memperketat aturannya. Pada Agustus lalu, CEO Garrett Langley mengumumkan masa penyimpanan data default baru selama tujuh hari, turun dari sebelumnya 30 hari. Langley sebelumnya bersikukuh bahwa cara polisi memakai kamera sepenuhnya menjadi keputusan instansi lokal.
Pelanggan Flock kini juga wajib memakai alat audit yang mengunci akses petugas saat sistem menandai pencarian tidak wajar. Kasus paling menonjol datang dari Milwaukee, di mana seorang mantan polisi mengaku bersalah atas pelanggaran etika setelah tercatat 179 kali mencari data mantan pasangannya dan mantan kekasih perempuan tersebut, dengan alasan pencarian tertulis "investigasi".
Dalam wawancara podcast terbaru, investor Jason Calacanis mengusulkan sistem "double-key" yang mewajibkan dua orang menyetujui setiap pencarian. Langley menyebut ide itu masih "ada di papan tulis" alias belum masuk rencana implementasi.
Siapa Saja Pendukung dan Peluangnya
Anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez dari New York dan Senator Jeff Merkley dari Oregon ikut menjadi co-sponsor RUU ini. Keduanya berasal dari Partai Demokrat, sama seperti Sanders.
Seperti kebanyakan RUU di Kongres Amerika Serikat, Ban Flock Act menghadapi jalan panjang dan peluang lolos yang kecil. Namun keberadaannya menandai pertama kalinya tekanan publik terhadap jaringan pengawasan pelat nomor masuk ke level legislasi federal.
Bagi pengguna di Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin bagaimana teknologi pengawasan berbasis kamera terus diawasi ketat di negara asalnya. Perdebatan soal batas privasi versus kepentingan penegakan hukum diprediksi ikut mewarnai diskusi regulasi serupa di pasar lain, termasuk Indonesia yang mulai mengadopsi sistem pembaca pelat nomor di sejumlah ruas jalan tol dan kawasan perkotaan.