Kemenkeu Masih Due Diligence Alih Utang Whoosh, Target 15 September 2026 Molor

LINKARFAKTA.COM — Kementerian Keuangan memastikan proses pengalihan utang dan saham proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh masih berjalan dan belum tuntas. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut pemerintah tengah melakukan due diligence menyeluruh agar layanan Whoosh tetap beroperasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kajian ini menyangkut masa depan fiskal negara dan keberlangsungan transportasi cepat pertama di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Juda dalam Media Gathering bertema "APBN 2027 Tumbuh Lebih Tinggi Sejahtera Lebih Cepat" di Bogor, Kamis (1/10). Ia menegaskan prioritas utama pemerintah adalah menjaga Whoosh tetap beroperasi selama proses kajian berjalan.

Due Diligence Fiskal Jadi Kunci

Juda menjelaskan, pemerintah tidak ingin pengalihan utang Whoosh justru menambah beban fiskal negara. Karena itu, setiap opsi yang dibahas harus melewati uji kelayakan yang ketat.

"Whoosh terus dikaji. Tentu saja ini kan bagaimana kita, yang penting kan jangan sampai Whoosh ini berhenti. Servisnya, pelayanan dari Whoosh ini terus jalan, tapi beban fiskalnya juga tidak kemudian atau minimize kepada impact pada beban fiskalnya bisa diminimize," ujar Juda.

Ia menambahkan, pemerintah masih membahas sejumlah opsi penyelesaian persoalan Whoosh dengan tetap memperhitungkan kemampuan fiskal negara. Due diligence disebut menjadi instrumen utama untuk memastikan skema yang dipilih tidak salah arah.

"Sekarang ini terus dilakukan pembahasan, dilakukan due diligence terhadap Whoosh ini. Jadi tujuannya tetap fiskalnya enggak tercapai dicari cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini, itu intinya seperti itu," ucapnya.

Target 15 September 2026 Belum Terpenuhi

Saat ditanya soal target pengalihan yang sebelumnya disebut akan dilakukan pada 15 September 2026, Juda menyatakan masih ada sejumlah aspek teknis yang harus dipastikan. Ia tidak menyebut tenggat baru secara spesifik.

"Ya ini tentu masih banyak hal-hal teknis yang perlu dilakukan, dipastikan. Dan juga tadi, due diligence terus dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyampaikan proses pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada PT KCIC kepada pemerintah masih dalam tahap due diligence. Kajian itu mencakup aspek fiskal, bisnis, finansial, hukum, hingga valuasi saham.

Evita menuturkan, proses pengalihan saham PSBI kepada pemerintah masih dalam tahap finalisasi. Kementerian Keuangan juga terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan BP BUMN.

"Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan dan dibahas secara detail. Sesuai kesepakatan, tidak libatkan APBN," tuturnya dalam taklimat media APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jumat (18/9).

Perpres dan Harga Saham Masih Digodok

Menurut Evita, pemutakhiran sejumlah aspek diperlukan agar pengalihan dapat dilakukan secara terencana dan tepat. Salah satu yang masih dikaji adalah harga saham dalam proses due diligence Kementerian Keuangan.

"Agar pengalihan terencana dan tepat, diperlukan pemutakhiran aspek fiskal, bisnis, finansial dan hukum. Kementerian Keuangan sedang jalankan due diligence dan harga saham. Penyusunan Perpres sedang dilakukan juga. Koordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terus bergulir," jelasnya.

Danantara bersama Kementerian Keuangan tengah membahas rencana pengalihan saham konsorsium BUMN pada KCIC kepada pemerintah. Dalam skema tersebut, saham BUMN di KCIC akan dialihkan melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Bagi penumpang Whoosh, kepastian ini penting karena layanan kereta cepat disebut tetap berjalan selama proses pengalihan berlangsung. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada gangguan operasional di tengah ketidakpastian skema pembiayaan proyek senilai puluhan triliun rupiah tersebut.