LINKARFAKTA.COM — Kebutuhan investasi pembangunan pembangkit dan jaringan energi terbarukan Indonesia hingga 2060 mencapai sekitar US$1 triliun atau setara Rp17.892 triliun. Angka itu menjadi bagian dari total mobilisasi investasi sekitar US$799 miliar yang dibutuhkan untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pemerintah menyebut kebutuhan listrik nasional akan menembus 600 terawatt hour (TWh) pada 2030.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ellen Setiadi membeberkan proyeksi tersebut dalam pre-event Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 bertajuk Resilient Business in the Net Zero Era di Jakarta, Rabu (30/9). Menurut Ellen, lonjakan kebutuhan listrik tidak bisa dihindari seiring industrialisasi, digitalisasi, dan elektrifikasi yang berjalan bersamaan.
Pada 2030, konsumsi listrik nasional diperkirakan mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh) per kapita. Pemerintah menilai pasokan listrik harus cukup, andal, kompetitif, sekaligus berkelanjutan agar target pertumbuhan ekonomi tidak tergelincir.
Green Super Grid 70 Ribu Kilometer dan Target Interkoneksi 2032
Untuk menyalurkan listrik dari sumber energi terbarukan ke pusat industri, pemerintah menyiapkan penguatan infrastruktur kelistrikan. Salah satunya rencana green super grid sepanjang 70 ribu kilometer hingga 2040, mencakup transmisi, interkoneksi, penyimpanan energi, dan sistem kelistrikan yang fleksibel.
Ellen menyebut interkoneksi antarpulau, termasuk Sumatera-Jawa, ditargetkan mulai tersambung pada 2032 hingga 2035. Menurutnya, penguatan interkoneksi diperlukan untuk menghubungkan sumber energi dengan pusat industri dan permintaan listrik.
"Kita mendorong PLN sampai 2040 paling lambat, 2032 sampai 2035 mestinya interkoneksi antarpulau ini sudah bisa terjalin atau sudah bisa tersambung," kata Ellen.
Kapasitas Modul Surya Nasional Capai 11 GW per Tahun
Transisi energi juga dinilai perlu ditopang pengembangan industri dalam negeri. Ellen menyatakan kapasitas industri modul surya nasional saat ini telah mencapai 11 GW per tahun. Angka itu menjadi modal awal untuk mengurangi ketergantungan pada impor komponen pembangkit energi terbarukan.
Kebutuhan investasi yang besar membuat pemerintah mendorong skema pembiayaan campuran dan kemitraan dengan sektor swasta. Namun, sejauh mana komitmen fiskal negara menutup selisih pendanaan belum dipaparkan secara rinci dalam forum tersebut.
Harga Energi Naik, Biaya Logistik Perusahaan Semen Ikut Terdampak
Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi menilai transisi menuju net zero tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan sudah menyangkut daya saing dunia usaha. Perubahan harga energi berdampak langsung pada biaya produksi dan logistik perusahaan.
Ia mencontohkan pada kuartal II 2026, ketika harga minyak acuan Brent naik sekitar 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Proporsi biaya transportasi dan penanganan pada dua perusahaan semen dengan pangsa pasar terbesar rata-rata meningkat sekitar 13,25 persen.
"Perubahan harga energi tidak berhenti di pasar minyak, dampaknya masuk sampai ke biaya produksi dan daya saing perusahaan," kata Nirarta.
Transisi Baja Berpotensi Tambah PDB 0,21-0,25 Persen
Nirarta memaparkan penelitian Pusat Studi Energi UGM bersama Climate Catalyst yang menunjukkan skenario transisi industri baja berpotensi menghasilkan pertumbuhan PDB riil tahunan sekitar 0,21 persen hingga 0,25 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan sekitar 0,06 persen dalam skenario business as usual.
"Transisi rendah karbon tidak hanya dapat menurunkan emisi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan dan memperkuat daya saing industri Indonesia," ujarnya.
Dari sisi pelaku usaha, Nirarta menilai dibutuhkan sinyal pasar yang jelas, kebijakan dan infrastruktur yang memberikan kepastian, serta akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Tanpa itu, investasi hijau berisiko tertahan di tahap perencanaan meski kebutuhan pendanaannya sudah terpetakan hingga 2060.