Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia Pastikan Sinergi Reforma Agraria di Rakor GTRA Sumut 2026
NIAS SELATAN — Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memastikan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan dalam mengawal program reforma agraria. Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia menegaskan komitmen tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Medan, Rabu (2/9/2026).
Rakor yang digelar di Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara itu dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi Sumut. Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tim GTRA Provinsi Sumut, para bupati/wali kota se-Sumatera Utara, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Sumut. Bupati Nias Selatan dalam kesempatan itu didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) setempat.
Fokus Rakor: Akselerasi Penataan Aset dan Akses
Pertemuan tahun ini memusatkan perhatian pada percepatan penataan aset atau asset reform dan penataan akses atau access reform. Selain itu, rakor membahas penguatan keadilan penguasaan tanah serta penyelesaian berbagai persoalan agraria di daerah.
Seluruh kebijakan itu diarahkan agar memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Nias Selatan. Wilayah kepulauan menjadi salah satu perhatian karena akses masyarakat terhadap legalitas tanah kerap terbatas.
Komitmen Bupati untuk Kepastian Hukum Warga
Sokhiatulo Laia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam mengawal program ini. Ia menilai sinergi antara pemkab, pemprov, dan Kantor Pertanahan menjadi kunci untuk memastikan hak atas tanah masyarakat terlindungi.
"Sinergi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah kepulauan," ujar Sokhiatulo.
Harapan: Mengurai Konflik dan Mendorong Pemerataan
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berharap langkah kolaboratif ini mampu mengatasi hambatan di sektor pertanahan secara komprehensif. Konflik agraria yang selama ini muncul di daerah juga ditargetkan dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih erat.
Tujuannya tidak berhenti pada legalitas. Pemkab ingin reforma agraria menjadi motor pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Nias Selatan, terutama di desa-desa pesisir dan pulau kecil.