Bobby Nasution Kebut Pembangunan Nias, 21 Puskesmas Diperkuat dan Jalan Lotu-Lahewa Akhirnya Diaspal
MEDAN — Perhatian pemerintah provinsi terhadap wilayah kepulauan dan tertinggal mulai menunjukkan hasil nyata. Sejumlah ruas jalan di Nias Utara yang puluhan tahun tidak tersentuh pengaspalan, seperti Lotu-Lahewa sepanjang 2,5 kilometer dan Lotu-Tuhemberuwa 4 kilometer, kini masuk daftar prioritas pembangunan.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, HM Subandi, menilai percepatan ini harus berjalan terintegrasi. Pembangunan jalan dan jembatan saja tidak cukup tanpa dukungan fasilitas logistik dan kesehatan yang memadai.
“Pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi. Infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan dan logistik harus saling mendukung sehingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Subandi, akhir pekan lalu.
Transformasi Puskesmas: Layanan Spesialis Kini Lebih Dekat ke Warga
Program transformasi puskesmas yang digulirkan Pemprov Sumut tidak hanya berhenti pada 17 puskesmas, melainkan diperluas mencakup 21 puskesmas di 17 kabupaten. Fokusnya memperkuat puskesmas rawat inap menjadi fasilitas dengan layanan lebih lengkap dan spesialistik.
Pengembangan meliputi rehabilitasi gedung, penambahan ruang, fasilitas persalinan, alat kesehatan, hingga dukungan telemedisin dan tenaga dokter spesialis. Subandi menekankan pentingnya akses layanan kesehatan berkualitas di pelosok agar pasien tidak menumpuk di rumah sakit kabupaten.
“Ini langkah yang positif karena masyarakat di daerah, khususnya pelosok, membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan berkualitas,” katanya.
Konektivitas Nias: Jembatan Gantung hingga Pelabuhan Terpadu
Selain jalan, pembangunan konektivitas Nias Selatan-Nias Barat serta sejumlah koridor lainnya terus didorong. Pembangunan jembatan beton dan jembatan gantung melalui kerja sama Satgas Karya Bakti TNI AD bersama masyarakat menjadi bagian dari upaya membuka akses antarwilayah.
Subandi mengingatkan agar pembangunan di Nias tidak berhenti pada jalan dan jembatan. Fasilitas pendukung seperti pelabuhan terpadu, gudang logistik, dan peningkatan fungsi puskesmas harus menjadi perhatian serius agar dampak ekonomi terasa langsung oleh warga.
APBD 2026 Naik Rp 1,68 Triliun, Fisik Dikebut Sebelum Hujan
Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut menyepakati Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUA-PPAS P-APBD) 2026. Kesepakatan ditandatangani dalam Rapat Paripurna di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (21/8/2026).
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp 11,66 triliun menjadi Rp 12,92 triliun atau bertambah sekitar Rp 1,26 triliun. Sementara belanja daerah naik dari Rp 11,68 triliun menjadi Rp 13,36 triliun, atau bertambah sekitar Rp 1,68 triliun.
Gubernur Bobby Nasution meminta seluruh daerah mempercepat realisasi pembangunan fisik. Menurutnya, pelaksanaan anggaran telah memasuki akhir triwulan III dan pekerjaan fisik harus dikebut sebelum cuaca memasuki musim hujan.
“Hari ini yang juga perlu kita percepat tentu pelaksanaan pembangunan fisik. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada kendala nanti kalau menjelang akhir tahun,” ujar Bobby.
Ngantor Bareng ke Nias, Lanjut ke Tabagsel dan Pantai Timur
Percepatan pembangunan juga dilakukan melalui peninjauan langsung ke berbagai wilayah. Saat ini, Bobby bersama Wakil Gubernur Surya dan jajaran tengah melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Nias untuk memastikan program berjalan sesuai target.
“Yang pasti kita rancang sebelum akhir tahun ini, akan berkantor di wilayah lainnya setelah Kepulauan Nias,” ujarnya. Setelah Nias, pola serupa direncanakan diterapkan di kawasan Tabagsel, Pantai Timur, dan Dataran Tinggi Sumut.
Selain pembangunan fisik, Bobby meminta percepatan realisasi anggaran bidang kesejahteraan rakyat, termasuk bantuan sosial, bantuan rumah ibadah, dan bantuan organisasi kemasyarakatan. Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi langkah gubernur dan berharap pembahasan Ranperda P-APBD 2026 segera ditindaklanjuti sesuai jadwal.